Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program anggaran kepemudaan senilai Rp5 juta per Rukun Warga (RW) yang difokuskan untuk memperkuat literasi digital dan pemasaran UMKM berbasis digital. Kebijakan ini diharapkan dapat menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital, termasuk ancaman hoaks dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
Literasi Digital sebagai Kunci Melawan Hoaks dan Disrupsi Informasi
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan bahwa anggaran tersebut merupakan langkah strategis. Ia menekankan pentingnya literasi digital bagi generasi muda untuk menangkal hoaks dan disrupsi informasi. “AI itu bisa menjadi penuntun, tapi juga bisa menjadi jembatan yang meruntuhkan kebhinekaan jika disalahgunakan. Karena itu, literasi digital anak muda menjadi kunci untuk menangkal hoaks dan disrupsi informasi,” ujar Fathoni dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).
Fathoni menambahkan bahwa kondisi Surabaya yang relatif kondusif tidak boleh membuat semua pihak lengah. Potensi manipulasi informasi digital di masa depan dapat memicu konflik sosial jika masyarakat tidak dibekali kemampuan memilah informasi secara kritis. Melalui anggaran ini, Pemerintah Kota Surabaya mendorong pemuda, melalui Karang Taruna, untuk berperan sebagai agen kebenaran di lingkungan masing-masing.
“Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan harus hadir di ruang-ruang edukasi warga. Misalnya lewat sinau bareng atau forum belajar bersama untuk mengedukasi soal hoaks dan verifikasi informasi,” imbuhnya.
Penguatan Digital Marketing untuk UMKM Lokal
Selain literasi digital, anggaran kepemudaan ini juga diarahkan untuk penguatan digital marketing guna mendukung promosi UMKM lokal. Fathoni menegaskan bahwa dana tersebut bukan modal usaha, melainkan sarana pembinaan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
“Pembinaan itu bukan berarti diberi Rp5 juta lalu disuruh buka usaha. Yang penting adalah peningkatan skill dan pengalaman. Anak muda sekarang tidak bisa lepas dari gadget, jadi harus diarahkan ke hal-hal produktif,” tegasnya.
Dengan menghadirkan narasumber atau pakar digital branding dan pemasaran digital, pemuda di tingkat RW diharapkan mampu membantu mempromosikan produk UMKM melalui berbagai platform digital seperti TikTok dan Instagram.
Monitoring dan Evaluasi Ketat
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD meminta Pemkot menyiapkan parameter keberhasilan dan sistem monitoring yang ketat. Karang Taruna ditetapkan sebagai sektor pelaksana utama di tingkat RW, sementara camat bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi minimal tiga bulan setelah kegiatan berjalan.
Indikator keberhasilan tidak hanya berupa laporan, tetapi juga output nyata, seperti jumlah UMKM yang dipromosikan dan kualitas konten digital yang dihasilkan. “Camat harus mengevaluasi apakah setelah tiga bulan pemuda Karang Taruna sudah memahami teknik promosi lewat media sosial, baik TikTok, Instagram, maupun platform lainnya,” pungkasnya.
