Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Menurutnya, sikap ini bukanlah sekadar posisi abu-abu, melainkan sebuah keputusan ideologis yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab.
Keputusan Ideologis sebagai Kekuatan Penyeimbang
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026). Ia menjelaskan bahwa peran sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara merupakan sebuah pilihan strategis.
“Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” ujar Megawati.
Peran Penyeimbang sebagai Pengabdian Politik
Presiden ke-5 Republik Indonesia ini memandang peran penyeimbang bukan sebagai sikap yang negatif atau destruktif, melainkan sebagai bentuk pengabdian politik. PDIP, menurutnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” kata Megawati.
Namun, Megawati menekankan bahwa partainya juga memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi dan menentang kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah sebagai Objek Kritik Kebijakan
Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah musuh personal. Sebaliknya, pemerintahan merupakan objek kritik kebijakan yang sah dan diperlukan.
Ia pun mengimbau para kader PDIP untuk tidak bersikap reaktif dan destruktif. Megawati menegaskan bahwa PDIP harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang ideologis, bukan menciptakan instabilitas.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat,” tegas Megawati.
