BUMD Tanjungpinang Buka Seleksi Cari Direktur dan Dewan Pengawas, Ini Syaratnya

BATAM EKBIS - Panitia Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi dua jabatan strategis. Yakni sebagai Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) dan Anggota Dewan Pengawas unsur Independen PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari.

Proses seleksi pengisian jabatan Direktur dan Dewan Pengawas di BUMD Tanjungpinang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Permendagri ini mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Panitia Seleksi Kepengurusan BUMD Tanjungpinang membuka seleksi untuk jabatan Direktur dan Dewan Pengawas dalam beberapa tahap. Yakni pengumuman seleksi kepengurusan BUMD pada 17 Febuari sampai 2 Maret 2023, serta seleksi dan pelaksanaan tes.

Baca Juga: 9 Lowongan Kerja di Otorita IKN Kalimantan Timur untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Adapun untuk tahapan seleksi dan pelaksanaan tes meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, serta wawancara akhir.

Persyaratan umum

Berikut persyaratan umum dalam seleksi untuk mengisi formasi jabatan Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama dan Anggota Dewan Pengawas unsur independen pada PD BPR Bestari Tanjungpinang:

1. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp10 ribu ditulis tangan dengan ballpoint tinta hitam dilengkap persyaratan dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar, ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang cq Ketua Panitia Seleksi Kepengurusan BUMD.

Baca Juga: PT Triplus Hitech Batam Buka Loker untuk Engineering! Ada 3 Bagian Pekerjaan

2. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta di atas materai Rp10 ribu.

3. Pas photo terbaru berlatar belakang warna biru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5. Fotokopi ijazah dan transkip nilai dari perguruan tinggi negeri atau swasta dilegalisir oleh pejabat berwenang.

6. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik atau SKKB yang masih berlaku.