Berita

Jelang Ramadan, Kemendagri Desak Pemulihan Bencana Aceh Dipercepat dan Tepat Sasaran

Advertisement

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan dan ketepatan dalam fase pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Prioritas utama adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat.

Prioritas Kebutuhan Dasar dan Distribusi Pangan

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa pemulihan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan ketersediaan pangan, air bersih, dan sandang bagi warga terdampak.

“Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal, dilansir Antara, Rabu (7/1/2026). Ia menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, serta dukungan sandang.

Selain itu, percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara menjadi fokus penting. Safrizal menekankan perlunya pengerjaan paralel untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, dan komunikasi.

“Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Pemulihan Terintegrasi

Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi dan meniadakan ego sektoral agar proses pemulihan berjalan cepat dan terintegrasi, sehingga masyarakat terdampak dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Seluruh kementerian dan lembaga yang hadir sepakat untuk memperkuat kolaborasi.

Capaian Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Sejumlah capaian positif dilaporkan dalam rapat tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) telah berhasil membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah.

Advertisement

Kemendikdasmen juga telah mendirikan 18 tenda belajar dan akan mendistribusikan 80 tenda belajar tambahan. Penyaluran 15.500 paket school kit serta tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar yang ditransfer langsung ke rekening penerima juga telah dilakukan.

Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Meskipun demikian, masih ada tiga puskesmas yang memerlukan relokasi.

Prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

Rapat juga menyoroti percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Koordinator Lintas Sektor Safrizal, menyepakati poin-poin prioritas penanganan.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Prioritas lainnya mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenkes, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.

Advertisement