Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan berbagai inovasi dan capaian signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2025. Fokus utama transformasi digital pemerintah diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan melayani.
Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa transformasi layanan publik berpusat pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama, diwujudkan melalui pemanfaatan kanal layanan multikanal dan penguatan layanan digital. “Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini, dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan dimana pun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian PANRB berhasil membentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, sehingga total 305 MPP beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup sekitar 60 persen kabupaten/kota, dengan rata-rata 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.
Percepatan Layanan Digital dan Peningkatan Kepuasan
Layanan publik digital terus diperkuat dengan penyederhanaan proses. Sebagai contoh, perizinan tenaga kesehatan kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu hingga 14 hari kerja. Inovasi ini merupakan bagian dari Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang telah diimplementasikan di 199 daerah, melayani 184.802 orang.
Peningkatan kepuasan masyarakat tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 yang mencapai skor 88,9 (kategori Sangat Baik), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di tahun 2024 juga meningkat menjadi 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dari 3,93 pada tahun sebelumnya.
“Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services), serta mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lainnya,” jelas Rini.
Inovasi dan Transformasi Digital Pemerintah
Pada tahun 2025, sebanyak 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Kementerian PANRB juga fokus pada penerapan transformasi digital pemerintah, berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Evaluasi terhadap 12.190 kegiatan TIK di tahun 2025 menghasilkan efisiensi Rp 446 miliar.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menambahkan bahwa transformasi digital pada program Perlindungan Sosial berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima hingga Rp 100-150 triliun per tahun. Uji coba di Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 KK pendaftar dalam tiga minggu.
Menuju Pemerintah Digital dan Keanggotaan OECD
Transformasi digital pemerintah ditetapkan sebagai strategi utama pembangunan nasional melalui Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029. Pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP) juga dilakukan untuk mengakselerasi agenda ini. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertransformasi menjadi Pemerintah Digital, yang menekankan reformasi mendasar tata kelola dan orientasi pada kebutuhan masyarakat.
Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik dalam GovTech Maturity Index (GTMI) Worldbank (kategori A) dan Digital Government Index (DGI) OECD (salah satu tertinggi di Asia Tenggara). “Sesuai arahan Presiden dan amanat RPJMN, Kementerian PANRB mendorong penerapan pemerintah digital yang terpadu dan berorientasi kebutuhan pengguna pada seluruh aspek dan sektor pembangunan,” ujar Purwadi.
Kementerian PANRB juga aktif dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga dalam Public Governance Committee (PGC). Keanggotaan ini merupakan strategi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penyempurnaan kebijakan dan regulasi.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, tetapi hadir dengan kinerja yang nyata dan terasa. Saat pelayanan makin cepat, data makin akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, di situlah birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani,” tandasnya. (anl/ega)
