Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi laporan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenai pembangunan jembatan di wilayah bencana Sumatera yang dilakukan secara swadaya hingga berutang. Said menyatakan bahwa situasi tersebut tidak akan terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat dalam mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggaran Bencana Masih Tersedia
Said Abdullah menjelaskan bahwa dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera pada tahun 2025. Ia berharap Menteri Keuangan dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap berhati-hati.
“Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025,” kata Said kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
BNPB Diminta Lebih Gesit
Menurut Said, BNPB sebagai sektor utama penanganan bencana seharusnya dapat bergerak cepat dalam mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Hal ini penting agar koordinasi antara pemangku kebijakan di daerah bencana dapat berjalan dengan baik.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” ujar Said.
Ia menambahkan, Menteri Keuangan juga dapat memberikan respons dukungan anggaran yang cepat apabila BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey.
“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” sambungnya.
Pentingnya Jembatan Bailey
Ketua DPP PDIP ini menekankan bahwa jembatan bailey sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak bencana. Jembatan darurat ini dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD dan sangat membantu membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
“Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit,” ujarnya.
Keselamatan Rakyat Jadi Kunci
Said berharap penanganan bencana di Sumatera tidak berlarut-larut akibat lemahnya pola koordinasi antarsektor. Ia menyatakan DPR mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” ungkapnya.
Dana BA-BUN Siap Digunakan
Said juga menyebutkan bahwa meskipun alokasi anggaran APBN 2025 akan segera ditutup, negara masih memiliki dana di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Dana ini dapat digunakan untuk penanganan bencana jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden.
“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA-BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA-BUN untuk penanganan bencana di Sumatera,” ujar Said.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” tambahnya.
KSAD Akui Swadaya dan Utang
Sebelumnya, Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan dalam penanganan bencana. Ia menyatakan sebagian besar pekerjaan dilakukan secara swadaya.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak,” ujarnya.
Maruli juga mengakui bahwa pihaknya memborong jembatan armco langsung dari pabrik, namun prosesnya bertahap dan sebagian masih berstatus utang.
“Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak,” kata Maruli.
