Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan penerimaan sebanyak 5.020 laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Rincian Laporan Gratifikasi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa hingga Rabu (31/12/2025), KPK telah menerima 5.020 laporan gratifikasi dengan total objek gratifikasi sebanyak 5.799. Laporan tersebut terdiri dari barang dan jasa senilai Rp 3,23 miliar (3.621 laporan), serta uang tunai senilai Rp 13,17 miliar (2.178 laporan). Secara keseluruhan, total nilai gratifikasi yang dilaporkan mencapai Rp 16,40 miliar.
“Total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai total Rp 16,40 miliar,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Laporan tersebut disampaikan oleh 1.620 pelapor individu, yang mewakili 32,3% dari total pelapor. Sementara itu, 3.400 laporan lainnya (67,7%) berasal dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG) yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Peningkatan Laporan Gratifikasi
Jumlah laporan gratifikasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebanyak 4.220 laporan. Peningkatan ini mengindikasikan kesadaran yang semakin tumbuh di masyarakat dan instansi terkait mengenai pentingnya melaporkan gratifikasi.
Modus Gratifikasi yang Menonjol
KPK menyoroti beberapa modus gratifikasi yang marak terjadi di tahun 2025. Salah satunya adalah gratifikasi yang berasal dari pihak perbankan, yang seringkali dikemas dalam bentuk program marketing, sponsor, atau kegiatan kehumasan. Selain itu, KPK juga mencatat adanya gratifikasi yang diterima oleh mentor magang dari peserta magang.
“Sesuai dengan Pasal 12B UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa ‘Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya’,” jelas Budi.
Jenis Gratifikasi yang Banyak Dilaporkan
Berikut adalah beberapa jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan ke KPK sepanjang tahun 2025:
- Pemberian dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
- Pemberian dari mitra dalam rangka hari raya maupun dalam rangka pisah sambut.
- Pemberian kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari pihak yang diperiksa atau diawasi, termasuk dari pengurus desa.
- Pemberian ucapan terima kasih dari pengguna layanan, seperti dalam layanan perpajakan, kepegawaian, kesehatan, dan pencatatan nikah.
- Pemberian dari orang tua murid kepada guru.
- Pemberian honor narasumber, di mana beberapa instansi telah melarang penerimaan honor narasumber yang berasal dari pengguna layanan atau terkait tugas pokok dan fungsi (tusi) instansi.
