Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Chrisna Damayanto (CD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan katalis di perusahaan minyak pelat merah tersebut. Chrisna langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan.
“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan tim kesehatan KPK, terhadap Tersangka CD dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 5-24 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung C1,” ujar Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2025).
Kasus ini bermula ketika PT Melanton Pratama mengikuti tender pengadaan katalis di PT Pertamina namun gagal dalam uji tes. Selanjutnya, terjadi komunikasi antara Chrisna dengan dua tersangka lain dalam kasus ini untuk melakukan pengkondisian.
KPK telah menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Direktur PT Melanton Pratama Gunardi Wantjik (GW); pegawai PT Melanton Pratama Frederick Aldo Gunardi (FAG); dan Alvin Pradipta Adiyota (APA) dari pihak swasta. Ketiga tersangka tersebut telah ditahan.
“FAG atas perintah saudara GW, menghubungi saudara. APA selaku rekannya, untuk meminta saudara CD melakukan pengkondisian agar PT MP dapat kembali mengikuti tender produk katalis Residue Catalytic Cracking (RCC) di RU VI Balongan,” jelas Mungki.
Atas pengkondisian tersebut, Chrisna membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji ACE Test bagi produk katalis. Hal ini membuat PT Melanton Pratama terpilih menjadi pemenang pengadaan katalis dengan nilai kontrak sebesar USD 14,4 juta atau sekitar Rp176,4 miliar, dengan kurs rupiah pada tahun 2014.
Sebagai imbalannya, PT Melanton Pratama memberikan sebagian fee yang berasal dari Albemarle Corp kepada Chrisna senilai Rp 1,7 miliar.
“Setelah terpilih sebagai pemenang pengadaan katalis, PT MP kemudian memberikan sebagian fee yang berasal dari Albemarle Corp kepada saudara CD sekurang-kurangnya Rp 1,7 miliar pada periode tahun 2013 sampai 2015,” ungkap Mungki.
Penerimaan fee tersebut diduga berdasarkan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Chrisna, yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Chrisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK akan terus mendalami keterlibatan Chrisna dalam kasus ini dan mengembangkan penyelidikan jika ada indikasi penerimaan dan keterlibatan pihak lain.
“Karena baru hari ini dilakukan pemeriksaan. Tentu penyidik apabila memang ada indikasi terhadap pihak-pihak lain. Seperti tadi yang disebutkan di Riza Chalid dan lain-lain. Tentu ini akan dikembangkan ke arah sana,” tuturnya.
Adapun tiga tersangka lainnya telah ditahan KPK pada Selasa (9/9/2025). Gunardi dan Frederick sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b UU PTPK juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Alvin sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
