Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penugasan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan strategis di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
Rapat Koordinasi Lintas Kementerian
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Agenda utama rapat adalah memetakan perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut, serta merumuskan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Evaluasi Kemajuan Pemulihan
Berdasarkan pemantauan lapangan, Tito melaporkan bahwa dari 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ini terlihat dari berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, Tito mengakui masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus. Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa daerah tetap mendapat perhatian sesuai tingkat dampak bencana.
Perbaikan Infrastruktur dan Layanan Dasar
Pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di ketiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Di sektor pelayanan dasar, seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Pendataan Rumah Rusak dan Pembentukan Posko
Terkait penanganan pengungsi, Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah segera menyampaikan data secara bertahap. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Tito.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi, serta menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada publik.
“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Tito.
