Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah yang tidak menetapkan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Penegasan ini disampaikan Prabowo menyusul masih adanya pihak yang mempertanyakan status tersebut.
Kapasitas Penanganan Bencana
“Masih ada yang mempersoalkan, ‘Kenapa tidak bencana nasional?’. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita, tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Keseriusan Pemerintah Tangani Bencana
Meskipun tidak berstatus bencana nasional, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memandang bencana Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius. Ia mencontohkan kehadiran langsung jajaran kabinet di daerah terdampak sebagai bukti keseriusan tersebut.
“Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri yang sedang di tempat lain,” ujarnya.
Bantuan Maksimal untuk Korban
Prabowo juga menyebutkan bahwa pemerintah masih menangani dampak bencana di beberapa kabupaten di provinsi lain. Ia memastikan negara hadir dan akan memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat yang terdampak.
“Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi di kabupaten, di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Jadi saudara-saudara kita memandang sangat serius, dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” terang Prabowo.
Peluang Partisipasi Swasta dan Masyarakat
Selain dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prabowo membuka peluang partisipasi masyarakat dan pihak swasta yang ingin membantu korban bencana. Namun, ia menekankan bahwa partisipasi tersebut harus melalui mekanisme yang jelas dan terkoordinasi.
“Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas,” jelas Prabowo.
“Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau memberikan sumbangan, silakan, monggo, bikin surat ‘saya mau menyumbang ini’, nanti dilaporkan ke pemerintah pusat. nanti kita yang akan salurkan,” imbuh dia.
