BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat pada Senin (12/1/2026). Program pendidikan gratis ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai upaya strategis memutus mata rantai kemiskinan.
Gagasan Presiden Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa program ini istimewa dan menjadi legacy dari Presiden Prabowo.
“Karena ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, keluarganya diberdayakan. Anaknya lulus, keluarganya naik kelas (dan) menjadi berdaya. Ini istimewa dan ini tentu legacy dari Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).
Gus Ipul menambahkan, pendirian Sekolah Rakyat dilatarbelakangi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lebih dari tiga juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah.
Proses Rekrutmen Siswa Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses rekrutmen siswa tidak mengandalkan tes akademik, melainkan mengacu pada DTSEN dan verifikasi langsung ke rumah calon siswa oleh pendamping lapangan.
Pada masa matrikulasi, setiap siswa akan mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan. Selain itu, siswa juga akan mengikuti DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakat mereka secara mendalam.
Ribuan Siswa Telah Merasakan Manfaat Sekolah Rakyat
Sejak beroperasi secara rintisan pada 2025, Sekolah Rakyat telah dibuka di 166 lokasi secara bertahap dari Juli hingga September. Lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera (35 titik), Jawa (70 titik), Bali dan Nusa Tenggara (7 titik), Kalimantan (13 titik), Sulawesi (28 titik), Maluku (7 titik), dan Papua (6 titik).
“Hari Senin (12/1) nanti akan diresmikan atau diluncurkan secara resmi Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik,” kata Gus Ipul.
Hingga kini, sebanyak 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat selama satu semester pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026. Target ke depan adalah menambah jumlah Sekolah Rakyat hingga mencapai 500 sekolah dengan kapasitas masing-masing hingga 1.000 siswa.
Penyerapan Ribuan Tenaga Kerja
Tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat rintisan juga telah menyerap 7.107 tenaga kerja, terdiri dari 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang telah dimulai sejak 2025 di 104 titik lokasi.
Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebar di Sumatera (26 lokasi), Jawa (40 lokasi), Bali dan Nusa Tenggara (3 lokasi), Kalimantan (12 lokasi), Sulawesi (16 lokasi), Maluku (4 lokasi), dan Papua (3 lokasi).
Konsep Sekolah Asrama dan Kurikulum Khusus
Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah berasrama atau boarding school. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, makan, hingga peralatan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Konsep asrama dipilih untuk membentuk karakter siswa agar lebih mandiri, disiplin, dan memiliki keterampilan, di samping pendidikan akademik.
Dalam proses pembelajaran, Sekolah Rakyat menggunakan kurikulum khusus dengan pendekatan Multi Entry-Multi Exit (MEME) dan pendekatan individu. Sistem ini memungkinkan siswa masuk kapan saja dan belajar berdasarkan capaian masing-masing, bukan terpaku pada kalender ajaran yang sama.
Setiap siswa juga menjalani DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya. Hasil pemetaan ini menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan siswa selama proses belajar.
Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu
Program Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) dan dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Program ini merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.
Berbagai program prioritas Presiden terintegrasi dengan Sekolah Rakyat, seperti pemberdayaan orang tua siswa melalui Program Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi (PPSE), perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, serta keanggotaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Rumahnya nanti akan dibantu, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bantuan sosial lengkap sesuai dengan periode tertentu, dapat PBI JKN, dapat makan bergizi dan cek kesehatan,” tutur Gus Ipul.
Proses Hilirisasi Siswa Menuju Pendidikan Lanjutan dan Dunia Kerja
Selain pendidikan akademik, Sekolah Rakyat juga menyiapkan proses hilirisasi siswa sejak awal melalui DNA talent mapping. Siswa akan dibimbing sesuai minat, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Kemensos telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Ary Gianjar (UAG) dan ESQ Business School, untuk memfasilitasi beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat. Kolaborasi juga terjalin dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memfasilitasi siswa yang memilih langsung bekerja setelah lulus.
Sementara itu, siswa Sekolah Rakyat jenjang menengah pertama yang memiliki kemampuan akademik memadai akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Garuda.
