Berita

Wasekjen PBNU: Gus Yahya Dianggap Tak Serius Penuhi Kesepakatan Islah Organisasi

Advertisement

Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulaiman Tanjung, melontarkan kritik terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Sulaiman menilai Gus Yahya tidak konsisten dan dianggap tidak serius dalam menjalankan komitmen islah yang telah disepakati bersama para kiai.

Pernyataan Sulaiman ini merespons ucapan Gus Yahya dalam acara peluncuran Badan Gizi Nasional (BGN) di Jawa Tengah pada Selasa (30/12/2025). Dalam acara tersebut, Gus Yahya menyebut Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Gus Yahya sebelumnya setelah keluar dari kediaman Rais Aam PBNU.

Sebelumnya, Gus Yahya sempat menyatakan bahwa proses islah telah berjalan dan posisi Sekretaris Jenderal PBNU tetap dipegang oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. “Ini yang kami sayangkan. Keluar dari rumah Rais Aam menyampaikan pesan islah dan menyebut Sekjen kembali ke Gus Ipul. Tetapi dalam forum publik di Jawa Tengah justru menyebut nama lain. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan sikap,” ujar Sulaiman Tanjung, Rabu (31/12/2025).

Sulaiman menegaskan bahwa perbedaan pernyataan ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan menyangkut etika berorganisasi dan kesungguhan dalam menjaga kesepakatan bersama. Ia menekankan bahwa dalam tradisi NU, islah bukan hanya sekadar narasi di hadapan media, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tercermin dalam setiap tindakan.

“Kalau pernyataan berubah-ubah, publik tentu menilai bahwa tidak ada iktikad islah yang sungguh-sungguh. Padahal para kiai sudah berusaha keras meredakan situasi melalui berbagai pertemuan,” tegasnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Sulaiman mengingatkan pentingnya peran Rais Aam PBNU dalam tata kelola organisasi. Menurutnya, setiap agenda besar jam’iyyah, termasuk penyelenggaraan muktamar, tidak dapat dilepaskan dari otoritas dan kepemimpinan Rais Aam.

“Muktamar itu tidak bisa diselenggarakan tanpa peran dan persetujuan Rais Aam. Karena itu, setiap langkah yang mengabaikan posisi Rais Aam sama saja dengan mengabaikan konstitusi dan tradisi NU,” katanya.

Ia berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri, bersikap konsisten, dan menghormati struktur serta keputusan para ulama demi menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar umat.

Advertisement