Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas secara langsung 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk diterjunkan ke Aceh Tamiang, Sabtu (3/1/2026). Kehadiran para praja ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut, khususnya dalam revitalisasi kantor layanan publik.
Fokus Pembersihan dan Revitalisasi
Sebanyak 1.138 praja IPDN akan difokuskan pada kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak bencana. Pelepasan dilakukan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pengiriman praja IPDN ini merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
“Total yang kita kirim ada 1.138 orang. Hari ini kloter pertama 413 orang, besok 414 orang, kemudian 179 orang di kloter ketiga, dan 132 orang sudah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance,” ujar Tito Karnavian.
Aceh Tamiang Jadi Prioritas
Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang dipilih sebagai prioritas utama karena tingkat kerusakannya yang paling berat dibandingkan daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya dua indikator utama dalam pemulihan daerah.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ungkapnya.
Tugas Praja IPDN
Para praja IPDN ini akan bertugas selama satu bulan dengan membawa perlengkapan pribadi seperti sekop dan cangkul, serta logistik pribadi. Tugas mereka meliputi pembersihan kantor pemerintahan, pendampingan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” tegas Tito.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nyata
Selain membersihkan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana. Mendagri menambahkan, penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang sekaligus akan menjadi bagian dari penilaian akademik bagi para praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” imbuhnya.
