Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan terbaru penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Paparan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jumat (16/1/2026).
Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menjelaskan bahwa sejak awal penugasan, pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pemetaan kondisi di setiap kabupaten/kota terdampak juga telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Selain itu, Tito juga telah meninjau langsung lokasi bencana dan menggelar pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah terdampak untuk menghimpun berbagai persoalan yang perlu segera diatasi.
“Kita cek satu per satu, juga kita tidak ingin mengklaim dari pusat, tapi kita ingin mendapatkan pernyataan dari bawah, ada masalah nggak? Kalau ada masalah, di mana? Karena kami akan mulai kerja dari situ,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).
Kondisi Pemulihan Beragam di Tiap Provinsi
Berdasarkan hasil pengecekan langsung dan rapat dengan kepala daerah, Tito menyebutkan bahwa Provinsi Sumbar relatif menunjukkan kemajuan pemulihan yang paling cepat. Aktivitas pemerintahan daerah di Sumbar dilaporkan berjalan normal, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah beroperasi, pasokan energi dan jaringan komunikasi stabil, serta aktivitas ekonomi mulai menggeliat.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumbar yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, dan pemulihan kawasan wisata. Sementara itu, di Sumut dan Aceh, tantangan pemulihan masih membutuhkan atensi lebih. Hal ini disebabkan oleh masih adanya timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, serta fasilitas pendidikan dan perkantoran desa yang belum sepenuhnya pulih.
Kerja Sama Lintas Sektor Diperlukan
Tito menegaskan perlunya kerja gotong royong lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, hingga unsur masyarakat untuk mempercepat pembersihan lumpur, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Tito memaparkan berbagai data persoalan yang perlu segera direspons oleh kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah penanganan kerusakan fasilitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pihaknya telah menghimpun data kerusakan fasilitas tersebut untuk memudahkan proses penanganan.
“Contoh aja ini semua data detailnya ada ini Provinsi Sumatera Barat misalnya ini di sana pendidikan PAUD, TK, SD yang rusak ringan 2, rusak sedang 40, rusak berat 45. Di mana saja [lokasinya] … ini detail ada semua di sini,” jelasnya merujuk pada data kerusakan fasilitas pendidikan di Sumbar.
Indikator Pemulihan Terukur dan Pengurangan Pengungsi
Memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Tito menekankan pentingnya indikator pemulihan yang terukur. Indikator tersebut meliputi:
- Berjalannya pemerintahan daerah
- Pulihnya layanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan
- Terbukanya akses infrastruktur darat
- Berfungsinya aktivitas ekonomi
- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan elpiji
Tito juga menyoroti pentingnya percepatan pengurangan jumlah pengungsi. Menurutnya, semakin cepat masyarakat kembali ke rumah atau hunian sementara (huntara), semakin baik karena menunjukkan progres pemulihan. Ia pun mendorong percepatan penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta bantuan sosial dan ekonomi agar daya beli masyarakat segera pulih.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
