Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan adanya harga tiket pesawat khusus bagi relawan kesehatan yang bertugas menangani bencana di Sumatera. Usulan ini muncul setelah ia mengenang insiden di mana relawan kesehatan sempat disalahpahami sebagai kiriman dari Malaysia.
Ribuan Relawan Diterjunkan, Tiket Pesawat Jadi Kendala
Dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu (10/1/2026), Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya telah menerjunkan ribuan relawan untuk memperkuat tenaga kesehatan di daerah terdampak bencana.
Namun, ia menyoroti kendala signifikan yang dihadapi, yaitu mahalnya harga tiket pesawat menuju Aceh. “Masalahnya kita ini Pak, ini tiket mahal sekali. Bisa Rp8 juta sendiri,” ungkap Budi.
Budi menjelaskan bahwa Kemenkes rutin menerjunkan sekitar 700 hingga 800 relawan setiap dua minggu. Akibat tingginya harga tiket langsung ke Aceh, timnya terpaksa mencari rute alternatif.
Rute Malaysia dan Kesalahpahaman Publik
“Akhirnya kemarin sempet ya karena kita…yang penting jalan kan. Kita kirim lewat Malaysia, karena murah tuh ngirim lewat Malaysia tiketnya bisa Rp2 juta-3 juta,” ujar Budi menceritakan strategi yang diambil.
Strategi ini menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik. “Masuk tuh relawan Kemenkes dari Malaysia dengan baju biru-biru kayak gini. Keluar di IG, ‘Alhamdulillah relawan kesehatan Malaysia datang’. Jadi kan kita juga jadi nggak enak, gitu, disangka,” imbuh dia, menggambarkan rasa kecewa atas persepsi yang muncul.
Permintaan Diskreksi Harga Tiket
Menyikapi situasi tersebut, Budi Gunadi Sadikin secara tegas meminta adanya kebijakan diskresi harga tiket khusus untuk relawan Kemenkes. Ia berharap adanya dukungan dari DPR dan satgas pemerintah dalam merealisasikan hal ini.
“Mudah-mudahan kalau bisa diatur, untuk relawan ini tiketnya tiket harga khusus, apa lagi kan mereka kadang-kadang bawa banyak perbekalan segala macam. Jadi itu permintaan pertama kita, mungkin ke Pak Tito dan ke DPR, kalau bisa kita harganya jangan terlalu jauh gitu dengan yang lewat Malaysia,” pungkas Budi.
