Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar siswa dari sekolah kedinasan dikerahkan untuk membantu para korban bencana sesuai dengan keahlian masing-masing. Menindaklanjuti arahan tersebut, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelepasan praja IPDN ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1). Tito mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi cukup lama dengan Presiden Prabowo mengenai situasi bencana.
Gagasan Sekolah Kedinasan di Lokasi Bencana
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” ujar Tito menirukan perkataan Presiden.
Gagasan ini muncul saat Tito memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang. Menurut Tito, para praja IPDN tidak hanya akan melakukan kerja bakti, tetapi juga berperan dalam menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah yang terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” jelas Tito.
Tito menilai keterlibatan sekolah kedinasan merupakan langkah strategis. Para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan, sekaligus memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” imbuhnya.
Apresiasi dan Dukungan Presiden
Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Bahkan, Presiden membuka kemungkinan penugasan tersebut diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” kata Tito.
Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian.
Aceh Tamiang Prioritas Pemulihan
Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang menjadi prioritas penanganan lantaran tingkat kerusakannya paling berat dibandingkan daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, indikator utama pemulihan daerah adalah berjalannya kembali sistem pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ujarnya.
Para praja IPDN yang bertugas selama satu bulan ini membawa perlengkapan sendiri, termasuk sekop, cangkul, hingga logistik pribadi. Mereka akan fokus membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucap Tito.
Selain membersihkan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana. Tito menambahkan, penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang juga akan menjadi bagian dari penilaian akademik praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya.
