Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil untuk membantu penanganan dampak bencana yang meluas secara sosial dan ekonomi.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (17/1/2026). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.
Rincian Alokasi Dana untuk Tiga Provinsi
Dana pengembalian TKD tersebut dirinci untuk masing-masing provinsi:
- Aceh: Mendapatkan pengembalian TKD sebesar Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten.
- Sumatera Utara: Diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten.
- Sumatera Barat: Menerima Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut akan menerima pengembalian TKD secara utuh, tanpa terkecuali. Hal ini didasari pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut terdampak secara sosial dan ekonomi akibat bencana.
Dampak Bencana yang Meluas
Tito Karnavian menambahkan, meskipun tidak semua wilayah di suatu provinsi terdampak langsung oleh banjir atau longsor, efeknya bisa meluas. Ia mencontohkan kondisi di Aceh, di mana perpindahan korban ke wilayah aman dapat memicu inflasi.
“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti inflasi di Gunung Sitoli, Nias, yang tercatat sebagai yang tertinggi di antara 98 kota se-Indonesia pada akhir Desember lalu. Meskipun tidak terdampak langsung bencana, Gunung Sitoli mengalami kenaikan harga akibat efek banjir dan longsor di sekitarnya, khususnya Kota Sibolga yang menjadi akses utama.
