JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya upaya mitigasi krisis iklim saat menggelar acara MPR Goes to Campus perdana di tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB). Kampus ini menjadi lokasi ke-40 dalam rangkaian program yang telah berjalan sejak Eddy menjabat sebagai Pimpinan MPR pada November 2024.
Krisis Iklim Mendesak untuk Ditangani
Dalam paparannya, Eddy Soeparno menyatakan bahwa perubahan iklim kini telah memasuki tahap krisis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. “Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai krisis ini semakin parah dan menjadi bencana iklim,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026).
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyoroti bahwa sepanjang tahun 2025, kelompok ekonomi lemah dan miskin menjadi pihak yang paling merasakan dampak krisis iklim. “Mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang terjadi terus menerus hingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar berdampak paling besar pada rakyat miskin,” jelasnya.
Dorongan Kebijakan Mitigasi dan RUU Perubahan Iklim
Menyikapi kondisi tersebut, Eddy mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Ia berpendapat bahwa tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim dikhawatirkan akan semakin memburuk.
Sejalan dengan itu, Eddy juga menekankan urgensi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Menurutnya, RUU ini merupakan instrumen kunci untuk mengintegrasikan agenda mitigasi krisis iklim secara nasional.
“Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,” paparnya.
Ia menambahkan, “Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitigasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi.”
Sinergi Pemerintah dan Kampus
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mendorong agar pemerintah dan perguruan tinggi bersinergi dalam mempersiapkan kebijakan mitigasi iklim agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” pungkasnya.
Kegiatan MPR Goes to Campus di UMSB ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Eddy Soeparno di Sumatera Barat. Sehari sebelumnya, ia juga telah menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Agam, Sumatera Barat.
