Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang terkait penanaman kelapa sawit di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah di Papua lebih menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan.
Dalam konteks ketahanan pangan, Ribka menjelaskan bahwa kelapa sawit memang merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa kelapa sawit bukanlah satu-satunya pilihan yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah (Pemda).
“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Pernyataan ini merujuk pada pertemuan antara Presiden, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendorong Pemda untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai upaya percepatan pembangunan di Papua.
Ribka merinci bahwa terdapat berbagai pilihan komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan di Papua. Pilihan tersebut meliputi pengembangan sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya. Ia menambahkan, komoditas-komoditas ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah, bahkan energi alternatif seperti etanol.
“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota atau kepala daerah harus tanam ini-ini, tidak. Bapak Presiden menyampaikan itu supaya membuka wawasan, ada pemahaman yang sama mengenai program pemerintah pusat. Jadi tujuan dari Bapak Presiden adalah menyarankan para kepala daerah itu untuk lebih memperhatikan, lebih khusus pada program ketahanan pangan,” papar Ribka.
Wamendagri menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua mengingat potensi sumber daya alam (SDA) yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dibandingkan daerah lain.
Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan infrastruktur dasar. Percepatan pembangunan infrastruktur juga dinilai krusial untuk menekan tingginya biaya transportasi di Papua.
“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya cost transportasi,” jelasnya.
Ribka menambahkan, arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan agar tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Pemda di Tanah Papua didorong untuk memastikan masyarakatnya memiliki akses memadai terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak.
“Semua masyarakat di Papua itu harus sejahtera, harus punya persediaan pangan, misalnya, tidak ada kekurangan makan, minum. Apalagi anak sekolah, harus punya persiapan keuangan untuk membayar biaya sekolah, adapun pemerintah daerah juga harus melakukan dukungan terobosan kebijakan, misalnya program pemerintah di Papua untuk pembebasan biaya sekolah dan lain-lain,” tutupnya.
