Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Ia menilai posisi ini merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di kancah internasional.
Momentum Strategis Politik Luar Negeri
Dave Laksono menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB adalah momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menekankan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang memandu diplomasi Indonesia agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu.
“Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga dinilai akan memperluas jejaring diplomasi Indonesia dan meningkatkan posisi tawarnya di percaturan global. “Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambung Dave.
Jaga Independensi dan Kepentingan Nasional
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa setiap diplomasi yang diambil harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM.
Dave juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia tidak disalahgunakan untuk kepentingan geopolitik negara-negara besar. “Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi I DPR akan memastikan pemerintah menjalankan mandat ini secara transparan dan konsisten, serta melakukan dialog dan evaluasi kebijakan untuk memperkuat reputasi bangsa.
“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan dialog antarnegara dan mendorong kerja sama multilateral yang kredibel dan berpihak pada kemanusiaan. “Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh Dave.
Proses Pemilihan dan Mandat
Sebelumnya, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan ini dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi di bawah Kementerian Luar Negeri RI.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang kuat, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
