Indonesia resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Penunjukan ini disambut dengan harapan sekaligus peringatan dari para pakar. Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya profesionalisme dan objektivitas bagi Indonesia selama memimpin forum penting tersebut.
Tantangan dan Harapan
Rezasyah mengingatkan, “Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih.” Ia menambahkan bahwa prinsip musyawarah dan mufakat harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan untuk menjaga kredibilitas forum multilateralisme.
“Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” ujar Rezasyah kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak lepas dari persaingan diplomatik yang ketat. Rezasyah menyebutkan bahwa Indonesia bersaing dengan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands, yang didukung oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat. Ia bahkan mengemukakan kemungkinan adanya manuver politik dari Presiden AS Donald Trump untuk memengaruhi hasil pemilihan.
Namun, Rezasyah mengapresiasi kualitas diplomasi Indonesia dalam seminggu terakhir. Ia menyoroti pandangan kritis Indonesia terhadap serangan AS ke Venezuela yang dinilai tidak berbasis hukum internasional, serta upaya penyelesaian krisis melalui dialog dan pragmatisme. “Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” jelasnya.
Dinamika Geopolitik dan Sikap Indonesia
Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, publik Indonesia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam hubungan internasional. Rezasyah menyampaikan kekhawatiran akan potensi AS yang sedang “di atas angin” untuk menyerang negara lain, termasuk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.
“Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis,” tuturnya.
Proses Penetapan dan Peran Kemenlu
Sebelumnya, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa. Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan pelaksanaan organizational meeting pertama tahun 2026.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Proses ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemenlu RI secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta, serta mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang mumpuni, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
