Jakarta – Indonesia akan resmi memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jabatan prestisius ini akan diemban oleh Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan di Jenewa
Penetapan Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (9/1/2026), di Jenewa pada pukul 10.00 pagi waktu setempat. Keputusan ini merupakan puncak dari upaya diplomasi panjang yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kemlu, Indah Nuria Savitri, menjelaskan bahwa Sidharto Reza Suryodipuro, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan Duta Besar Indonesia untuk India serta Bhutan, akan memimpin jalannya Dewan HAM PBB selama satu tahun penuh.
“Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan,” ujar Indah dalam konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Peran Strategis Indonesia
Dengan status sebagai Presidensi, Indonesia akan memegang kendali penuh atas seluruh sidang dan proses yang berjalan di Dewan HAM PBB. Posisi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembahasan isu-isu HAM global.
“Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” tegas Indah.
Kepemimpinan Inklusif
Indonesia menyambut kehormatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Indah Nuria Savitri menjanjikan sebuah kepemimpinan yang inklusif, merangkul seluruh negara anggota PBB.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif,” jelas Indah.
Hasil Perjuangan Diplomasi
Indah menekankan bahwa posisi Presidensi Dewan HAM PBB ini bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras dan perjuangan diplomasi yang gigih dari berbagai pihak di bawah komando Kementerian Luar Negeri.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan,” pungkasnya.
