Indonesia akan mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Penunjukan ini menandai pertama kalinya Indonesia memimpin badan dunia tersebut, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan Resmi di Jenewa
Penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 berlangsung pada 8 Januari 2026, dalam pertemuan perdana Dewan HAM PBB tahun itu di Jenewa. Keputusan ini merupakan hasil dari pemilihan yang dilakukan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Proses ini merupakan buah dari kerja diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pendekatan diplomatik aktif juga dilakukan terhadap berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta, sejalan dengan arahan pimpinan tertinggi.
Sidharto Reza Suryodipuro Pimpin Presidensi
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Sebelumnya, Sidharto telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Komitmen Imparsial dan Transparan
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Kepemimpinan Indonesia di bawah tema ‘A Presidency for All’ bertujuan memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral. Indonesia akan memimpin pembahasan sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB dan isu-isu HAM yang menjadi perhatian bersama.
Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB
Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yaitu pada tahun 2009 (Duta Besar Dian Triansyah Djani) dan 2024 (Duta Besar Febrian A. Ruddyard).
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
