Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Upaya ini melibatkan pencocokan data dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Proses Pencocokan Data dan Perhitungan Kerugian Negara
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa proses ini masih berjalan. “Itu masih kita pelajari, dan sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP. Posisinya itu sekarang,” ujar Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Syarief menambahkan bahwa belum ada pihak dari Kemenhut yang dimintai klarifikasi. Fokus saat ini adalah mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. “Belum, belum. Sedang kita pelajari. Sedang kita pelajari, kita yang penting adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan. Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan,” jelasnya.
Dokumen dari Kemenhut ini krusial untuk mengetahui luasan hutan hingga titik-titik lokasi tambang. “Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat tambang itu. Itu yang kita lakukan,” ucap Syarief.
Hingga kini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Belum, belum (tersangka). Itu baru penyidikan umum. Untuk sementara ini kita yang banyak data yang kita butuhkan memang di Kementerian Kehutanan. Untuk sementara ini ya,” lanjutnya.
Pemeriksaan Mantan Bupati Konawe Utara
Syarief membenarkan bahwa Kejagung telah memeriksa mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, terkait kasus ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kendari. “Sudah, sudah pernah. Di Jakarta. Eh, di Kendari,” imbuhnya.
Kemenhut Tegaskan Dukungan dan Transparansi
Sebelumnya, Kemenhut memberikan klarifikasi mengenai kehadiran penyidik Kejagung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa kehadiran penyidik tersebut bertujuan untuk mencocokkan data.
“Kehadiran penyidik Kejaksaan Agung tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” ujar Ristianto kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Ristianto menekankan bahwa proses ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan.
“Dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan senantiasa siap mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Kemenhut mengapresiasi langkah Kejagung dalam memperkuat tata kelola kehutanan. “Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang,” tutup Ristianto.
