Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi mendalam bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah wakil menteri terkait rencana pembelian energi dari Amerika Serikat (AS). KPK menyoroti adanya potensi korupsi yang cukup tinggi dalam proses pengadaan energi tersebut.
Potensi Korupsi dalam Impor Energi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa diskusi ini merupakan langkah mitigasi dini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Ya tentu kalau kita bicara resiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi resiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi,” terang Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Budi menjelaskan, KPK dan pemerintah akan melakukan asesmen terhadap risiko-risiko yang berpotensi muncul dalam proses importasi energi. “Kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi. Kita cegah di awal, sehingga kita melakukan assessment terhadap resiko-resiko yang berpotensi muncul dalam proses-proses importasi energi ini,” ungkapnya.
Fokus pada Risk Assessment Pembelian Energi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai diskusi mengonfirmasi bahwa pembahasan berfokus pada risk assessment atau penilaian risiko. “Pertama, terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, masukan mengenai risk assessment akan melengkapi rancangan peraturan presiden (perpres) yang sedang dibuat. Pemerintah berencana menerbitkan dua perpres terkait hal ini. “Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua perpres,” jelas Airlangga kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Pembahasan Lain dan Kasus Pajak
Selain rencana pembelian energi, Airlangga menyebutkan bahwa pihaknya bersama KPK juga membahas rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia. Penilaian risiko yang dibahas lebih spesifik pada pencegahan korupsi dalam mekanisme proses pembelian energi.
Menanggapi pertanyaan mengenai kasus suap pajak di lingkungan Kementerian Keuangan yang tengah diusut KPK, Airlangga menegaskan topik tersebut tidak dibahas dalam pertemuan hari ini. “Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses,” ujarnya.
Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat menghadiri pertemuan di KPK.
