Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan teror yang dialami sejumlah influencer. Para influencer ini diduga menjadi sasaran teror setelah menyampaikan kritik terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Seriusi Dugaan Teror, Aparat Diminta Usut Tuntas
Pigai menegaskan bahwa setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai, dalam keterangannya, Jumat (02/01/2025).
Ia mengapresiasi kebebasan berpendapat yang dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk para influencer. Namun, Pigai mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan terkadang bergeser menjadi serangan pribadi atau institusi. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan popularitas di media sosial.
“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegas Pigai.
Kebebasan Berpendapat dan Jebakan Logika Sesat
Pigai mengingatkan para influencer agar tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku teror tanpa adanya penyelidikan yang jelas dari aparat penegak hukum. Ia menyoroti maraknya penggiringan opini yang menggunakan logika sesat, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersikap rasional dan objektif dalam menilai informasi di media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola pikir yang menyesatkan.
Penanganan Bencana Sumatera dan Sikap Pemerintah
Menyinggung penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.
Pigai kembali menekankan bahwa pemerintah menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.
