Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikepalai Rosan Roeslani untuk segera membenahi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Instruksi ini muncul menyusul temuan adanya persoalan dalam pengelolaan BUMN yang dinilai tidak profesional.
Dukungan PKB untuk Evaluasi Kinerja BUMN
Menanggapi hal tersebut, Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo. Ia melihat instruksi ini sebagai momentum penting untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan BUMN pada awal tahun 2026.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” ujar Rivqy kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Rivqy menekankan bahwa BUMN bukanlah perusahaan pribadi dan setiap pimpinan di dalamnya harus melakukan introspeksi diri, bukan malah menuntut penghargaan ketika perusahaan merugi.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” tegasnya.
Pemimpin BUMN Harus Bertanggung Jawab
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti pentingnya pemimpin BUMN yang berani bertanggung jawab dan memiliki rasa malu ketika gagal. Ia berharap kritik dari Presiden Prabowo dapat menjadi pemicu evaluasi menyeluruh.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” kata Rivqy.
Ia menambahkan, “Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti.”
Kritik Tantiem untuk Perusahaan Merugi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras kinerja sejumlah direksi BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Hal ini terbukti dari praktik pemberian tantiem (bonus) meskipun perusahaan sedang merugi.
Prabowo menyebut pemberian tantiem dalam kondisi perusahaan merugi sebagai tindakan yang tidak tahu malu dan sulit diatur, atau dalam istilah Jawa disebut ‘ndableg’.
“Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya,” kata Prabowo dalam acara peresmian RDMP Balikpapan yang disiarkan virtual, dilansir detikFinance, Senin (12/1/2026).
Presiden Prabowo juga dengan tegas mempersilakan para direksi dan komisaris BUMN yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem untuk segera mengundurkan diri. Ia meyakini masih banyak individu berkompeten yang siap mengisi posisi tersebut.
“Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan,” tegas Prabowo.
Pentingnya Menjaga Kekayaan Negara
Menurut Prabowo, kondisi ini jauh lebih baik daripada mempertahankan posisi pimpinan BUMN namun berbuat curang demi keuntungan pribadi, terutama jika kecurangan tersebut merugikan perusahaan dan negara.
“Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu,” ucapnya.
Presiden menekankan pentingnya menjaga kekayaan negara untuk memperkuat bangsa, menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, serta mengejar kemajuan industri dan teknologi di tengah persaingan global yang ketat.
“Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras,” pungkas Prabowo.
