Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat bicara mengenai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pemilihan secara tidak langsung. Menurutnya, pemilihan tidak langsung merupakan cerminan dari ideologi negara.
Ideologi Negara dan Falsafah Bangsa
Idrus Marham menegaskan bahwa pengembalian pemilihan tidak langsung bukanlah semata-mata soal pragmatisme kekuasaan. “Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah bangsa bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa,” ujar Idrus dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026).
Ia berpendapat bahwa pemilihan tidak langsung berpotensi menghasilkan kepemimpinan daerah yang lebih stabil dan didasarkan pada kapasitas calon. Idrus berharap sistem pemilihan kepala daerah yang mengedepankan demokrasi Pancasila dapat terbentuk di masa mendatang.
Menyesuaikan Jati Diri Bangsa
Lebih lanjut, Idrus Marham menekankan pentingnya pertanyaan mendasar mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan jati diri bangsa. “Pertanyaannya bukan lagi langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, Ideologi dan demokrasi Pancasila?” katanya.
Meskipun demikian, Idrus mengakui bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dibicarakan secara matang. Penentuan sistem pilkada ke depan harus selaras dengan karakter dan ideologi bangsa Indonesia.
Biaya Pilkada sebagai Pintu Masuk Diskusi
Menyinggung soal tingginya biaya pilkada, Idrus Marham mengimbau agar hal tersebut tidak dipahami secara sempit. “Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” jelasnya.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini mencuat setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar. Dalam forum tersebut, Golkar menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk mengenai pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
