Bogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memastikan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan jalur khusus kendaraan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di Kantor Kecamatan Cigudeg kemarin, di mana salah satu tuntutan utama warga adalah pemisahan jalur tambang dan masyarakat umum.
Solusi Keselamatan dan Kenyamanan Warga
Rudy Susmanto menyatakan bahwa langkah pembebasan lahan ini merupakan solusi nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan.
“Pembebasan lahan jalur tambang telah dianggarkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026). Ia menambahkan, “Pembebasan lahan jalur khusus tambang akan segera dilakukan sebagai solusi nyata dan berkelanjutan. Seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan.”
Jalur Tambang Sepanjang 13 Kilometer
Jalur tambang yang direncanakan akan memiliki panjang 13 kilometer, melintasi Kecamatan Cigudeg hingga Rumpin. Bupati Rudy terus membuka dialog dengan masyarakat dan pelaku usaha tambang untuk mencapai solusi yang dapat memfasilitasi semua pihak.
“Sejak beberapa bulan terakhir kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di wilayah Bogor barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” ungkap Rudy.
Aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin sempat menimbulkan kericuhan di Kantor Kecamatan Cigudeg, di mana massa melakukan perusakan dan pemblokiran jalan.
