Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh kembali menggelar unjuk rasa pada hari ini, Kamis (15/1/2026). Pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 685 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi yang akan berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menyatakan, “Personel pelayanan aksi unjuk rasa sebanyak 685 personel.” Ia mengimbau massa untuk tertib dan mematuhi aturan yang berlaku. Rekayasa lalu lintas di lokasi aksi akan bersifat situasional, tergantung pada kondisi di lapangan. Reynold juga menyarankan masyarakat untuk mencari rute alternatif guna menghindari potensi kemacetan.
Lebih lanjut, personel yang bertugas di lapangan diimbau untuk bersikap humanis dan mengedepankan dialog. “Kami akan mengawal unjuk rasa agar berjalan tertib,” tegas Reynold.
Tuntutan Massa Buruh
Aksi yang dimulai pukul 10.30 WIB ini diperkirakan akan dihadiri oleh 500 hingga 1.000 orang. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, “Jadi, sekitar 500 sampai 1.000 orang (yang akan berdemo).”
Massa aksi membawa empat tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Kedua, massa menuntut revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota.
Tuntutan ketiga adalah agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Terakhir, Said Iqbal menyatakan, “Massa aksi juga menolak usulan pilkada lewat DPRD.” Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.
