Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya terbuka terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, Golkar memiliki syarat utama: partisipasi publik harus tetap dijamin secara maksimal.
Syarat Utama Dukungan Golkar
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).
Sarmuji menekankan bahwa usulan pilkada melalui DPRD ini berbeda secara fundamental dengan sistem yang berlaku pada era Orde Baru. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan dihilangkan.
“Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa partisipasi publik akan tetap diakomodir melalui berbagai mekanisme, termasuk kampanye langsung dan debat calon kandidat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan meskipun pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD.
“Sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD, itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal,” imbuh Sarmuji.
Komunikasi Informal Antarpartai
Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pilkada lewat DPRD ini telah dilakukan secara informal antarpartai politik.
“Ya, kontak-kontak saja ya (antarparpol). Kontak-kontak, ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” katanya, mengindikasikan adanya penjajakan awal mengenai gagasan tersebut.
