Jenewa – Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan menandai peran penting Indonesia dalam diplomasi HAM global.
Tugas dan Kewenangan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan pada 8 Januari 2026 dalam pertemuan perdana Dewan HAM PBB di Jenewa. Pemilihan ini merupakan hasil mekanisme rotasi kawasan, di mana Indonesia dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG).
Menurut laman resmi Dewan HAM PBB, Presiden Dewan memiliki sejumlah tugas dan kewenangan strategis:
- Memimpin seluruh rapat dan agenda Dewan HAM PBB.
- Menerima serta menanggapi korespondensi dari Misi Tetap dan anggota Dewan lainnya.
- Membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap Dewan melalui diplomasi dan jangkauan global.
Dalam hal kewenangan, Presiden Dewan HAM PBB memiliki peran penting dalam:
- Mengusulkan kandidat untuk mandat Prosedur Khusus, yang merupakan para ahli HAM independen yang ditunjuk oleh Dewan.
- Menunjuk para ahli untuk tergabung dalam badan investigasi yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Penunjukan ini dilakukan melalui konsultasi ad hoc dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kandidat yang berkualitas dan tidak memihak.
Presiden Dewan juga bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan Dewan berjalan secara terhormat, konstruktif, dan netral. Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin sidang dan proses Dewan HAM PBB dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan, selaras dengan program kerja tahunan dan isu-isu HAM global yang menjadi perhatian bersama.
Komitmen Imparsial dan Transparan
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. “Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kepemimpinan Indonesia di bawah tema ‘A Presidency for All’ menegaskan dedikasi untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB
Penunjukan ini merupakan kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut dibentuk pada tahun 2006. Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak panjang dan konsistensi Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di kancah internasional.
Indonesia sebelumnya telah enam kali menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga pernah dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yaitu pada tahun 2009 oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard. Pengalaman ini melengkapi peran Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
