Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (8/1/2026) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat ini adalah menerima masukan dari para ahli terkait upaya reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan peradilan.
Reformasi Tiga Pilar Penegakan Hukum
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, ini telah mendapatkan izin resmi dari pimpinan DPR. Keputusan untuk menggelar rapat di masa reses, yang berlangsung hingga 12 Januari 2026, menunjukkan urgensi pembahasan reformasi di ketiga lembaga penegak hukum tersebut.
“Kami menyampaikan bahwa agenda ini diselenggarakan di masa reses setelah mendapat izin dari pimpinan DPR RI ya, dan mengingat memang kita juga penting untuk terus ya apa namanya berkontribusi pemikiran terkait reformasi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan,” ujar Habiburokhman saat membuka rapat.
Dengarkan Pandangan Ahli
Dalam RDPU kali ini, Komisi III DPR mengundang dua tokoh yang dikenal memiliki kepedulian terhadap isu reformasi hukum, yaitu Adrianus Meliala dan Muhammad Rullyanda. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam dan solusi konkret.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali menggelar agenda serupa untuk menyerap aspirasi. “Kita sebelumnya juga sudah beberapa kali menggelar RDPU ya, apakah mendengarkan keterangan dari ahli-ahli, termasuk juga mendengar masukan dan laporan aduan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Ya jadi kami ingin mendengarkan pendapat dari Pak Rullyanda dan Pak Prof Adrianus soal reformasi Polri ini.”
Suasana rapat sempat mencair ketika Wakil Ketua Komisi III DPR, Sari Yuliati, hadir. Habiburokhman melontarkan candaan dengan menyebut Sari sebagai “ketua umum Komisi III”.
Simak juga video terkait: Mahfud Md Terima Aspirasi dari Bali Terkait Reformasi Polri.
