Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026) pagi. Mereka menggelar demonstrasi menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang telah ditetapkan.
Massa Datangi Istana Negara
Pantauan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa terlihat mengenakan seragam Partai Buruh berwarna hitam dan merah. Sejumlah spanduk dibentangkan, salah satunya bertuliskan tuntutan ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bulan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL’. Dua mobil komando dikerahkan untuk memfasilitasi aksi.
Aparat kepolisian telah bersiaga di lokasi. Jalan Merdeka Selatan menuju Merdeka Barat ditutup untuk mengantisipasi kepadatan massa, namun lalu lintas menuju Gambir masih dapat dilalui.
Tuntutan Buruh
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa demonstrasi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta. Mereka rencananya akan melakukan konvoi menggunakan sepeda motor.
“Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said kepada wartawan.
Berikut adalah tuntutan utama yang disuarakan oleh massa buruh:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
- Revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
1.659 Personel Gabungan Dikerahkan
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Reynold EP Hutagalung, menyatakan bahwa sebanyak 1.659 personel gabungan telah disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” ujar Reynold di Jakarta, dilansir dari kantor berita Antara. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Seluruh personel pengamanan diimbau untuk mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, tanpa dibekali senjata api. “Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” tegas Reynold.
Reynold juga mengimbau para orator dan peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis, seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.
