Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) menyusul serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Prioritas Keselamatan WNI
Sukamta menekankan bahwa keselamatan WNI di Venezuela harus menjadi prioritas utama. “Komisi I mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela, termasuk memastikan pendataan WNI dilakukan secara akurat dan real time,” ujar Sukamta kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, jika situasi keamanan memburuk dan membahayakan WNI, pemerintah harus segera menyiapkan langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi. “Apabila situasi berkembang ke arah yang membahayakan keselamatan WNI, maka langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, harus disiapkan secara matang dan terukur,” tegasnya.
Aktifkan Protokol Perlindungan
Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah untuk mengaktifkan protokol perlindungan WNI secara optimal. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi antara perwakilan RI di Venezuela dengan WNI yang terdampak, pemberian imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses kapan saja. “Pemerintah (harus) mengaktifkan protokol perlindungan WNI, antara lain dengan meningkatkan komunikasi antara perwakilan RI dan WNI di wilayah terdampak, memberikan imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses setiap saat,” jelasnya.
Tegakkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Di samping itu, Sukamta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah aktif dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menegaskan penolakan Indonesia terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara. “Indonesia perlu untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional dan mekanisme multilateral, termasuk PBB,” katanya.
Pemerintah juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Komisi I DPR RI menyatakan akan terus mengawasi perkembangan situasi tersebut.
Antisipasi Dampak Tidak Langsung
Sukamta juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung dari konflik tersebut, seperti potensi gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta instabilitas kawasan yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. “Komisi I juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung konflik, seperti gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta potensi instabilitas kawasan yang bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia,” tuturnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Komisi I dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan negara hadir dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional,” pungkasnya.
Latar Belakang Serangan AS ke Venezuela
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump. AS menuding Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan mendukung kartel narkoba, serta bertanggung jawab atas kematian warga AS terkait narkoba.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela. Aksi AS ini menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional dan dinilai oleh para ahli hukum berpotensi melanggar hukum AS dan internasional.
