Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk menyikapi secara hati-hati aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Iran. Situasi politik dan demonstrasi yang masih berlangsung di negara tersebut menuntut kewaspadaan ekstra, terutama terkait keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
Dinamika Politik Domestik Iran
Dave Laksono menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang aksi demonstrasi di Iran sebagai bagian dari dinamika politik domestik negara tersebut. “Setiap bangsa memiliki hak dan mekanisme internal dalam menyelesaikan persoalan politik maupun sosialnya,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional, menghormati kedaulatan Iran dalam mengatur urusan dalam negerinya. “Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non‑intervensi dalam hubungan internasional tentu menghormati kedaulatan Iran untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri,” tegas Dave.
Intervensi Asing Berpotensi Memperkeruh Keadaan
Dave menilai pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi di Iran terus berlanjut dapat memperkeruh keadaan. Ia merujuk pada intervensi yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Politikus Golkar ini menekankan bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan. “Terkait adanya pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi terus berlanjut, kami menilai bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan,” tuturnya.
Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan diplomatis menjadi krusial dalam menyikapi situasi ini. Kementerian Luar Negeri diminta untuk terus memastikan keselamatan WNI yang berada di Iran.
Keselamatan WNI Jadi Prioritas Utama
Dave Laksono menekankan pentingnya sikap hati-hati dan diplomatis dari pemerintah Indonesia. “Adapun mengenai posisi pemerintah Indonesia, kami menekankan pentingnya sikap hati-hati dan diplomatis,” katanya.
Keselamatan WNI di Iran menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran. “Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, maka opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran,” jelas Dave.
Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah pemerintah yang mengedepankan perlindungan WNI, menjaga hubungan diplomatik yang baik, serta tetap berpegang pada prinsip non-intervensi. “Intinya, Indonesia harus bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional, namun tetap diplomatis dalam menyikapi dinamika politik di negara lain,” pungkasnya.
Konteks Demonstrasi di Iran
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyorot demonstrasi besar-besaran di Iran melalui unggahan di Truth Social. Ia meminta warga Iran untuk terus berdemonstrasi dan menguasai lembaga-lembaga mereka. “Para Patriot Iran, TERUS BERDEMONSTRASI – KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA ANDA!!!… BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN,” tulis Trump, dilansir dari Reuters, Selasa (13/1).
Trump juga telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai “pembunuhan tanpa akal sehat” terhadap para demonstran berhenti. Menurut data terbaru kelompok hak asasi manusia (HAM), HRANA, sedikitnya 2.571 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut, yang sebagian besar akibat penindakan keras oleh otoritas Iran.
Gelombang unjuk rasa di Iran dimulai pada 28 Desember, dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan depresiasi tajam mata uang Rial Iran. Aksi protes tersebut meluas ke beberapa kota dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis Iran sejak revolusi 1979. Beberapa hari terakhir, unjuk rasa diwarnai kerusuhan dan kekerasan.
