Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan tidak memerlukan hukum internasional, menyikapi berbagai kebijakan kontroversialnya yang menuai sorotan global. Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, menganalisis alasan di balik pernyataan Trump tersebut.
AS Kendalikan PBB, Trump Langgar Piagam PBB
Rezasyah menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan, telah lama berada di bawah kendali Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa PBB cenderung bersikap tegas terhadap negara yang dikritik AS, namun mendiamkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara yang didukung AS.
“PBB, terutama sekali Dewan Keamanan PBB, telah lama dikendalikan AS. PBB akan garang pada negara yang dikritik AS dan mendiamkan praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan negara-negara yang direstui AS,” kata Rezasyah kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).
Menurut Rezasyah, kepemimpinan Trump telah menjadikan Amerika Serikat sebagai musuh bersama bagi banyak negara dan secara eksplisit melanggar Piagam PBB.
“Saat ini Amerika sedang bingung karena dipimpin oleh seorang Presiden Donald Trump yang sangat percaya diri. Presiden ini dengan sangat beraninya melanggar hukum nasional yang mensyaratkan persetujuan Kongres Amerika Serikat yang mengatur pelaksanaan luar negeri serta hukum internasional yang mengatur tata kelola internasional. Sangat jelas Presiden Donald Trump telah melanggar Piagam PBB,” ungkapnya.
AS Ancaman Keamanan Regional
Dosen hubungan internasional President University ini menambahkan bahwa Trump menjadikan Amerika Serikat sebagai ancaman bagi negara lain. Ia mencontohkan langkah Trump yang menahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
“Dengan menyerang Venezuela, menculik Presiden Maduro serta memaksakan aturan dari Amerika Serikat atas Venezuela, AS telah menjadikan dirinya sebagai perusak demokrasi, sekaligus mengancam keamanan di kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia,” ujarnya.
Rencana Kuasai Greenland Rusak Sinergi NATO
Lebih lanjut, Rezasyah mengemukakan bahwa rencana Trump untuk menguasai Greenland dari Denmark berpotensi merusak sinergi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mengurangi harga diri aliansi tersebut di hadapan Rusia dan China.
“Lebih jauh lagi, dengan mengancam menguasai Greenland, AS telah merusak sinergi dan kekompakan dalam NATO. Sekaligus pula berpotensi mengurangi harga diri NATO di hadapan Rusia dan China. NATO mulai mengeropos pada masa Donald Trump,” kata Rezasyah.
Rezasyah memperkirakan AS akan membidik negara-negara kaya energi lainnya di berbagai belahan dunia. Negara-negara lain mulai memikirkan skenario terburuk setelah melihat dampak serangan AS atas Venezuela dan prospek di Kanada serta Meksiko.
“Diperkirakan, AS akan mengincar banyak negara kaya energi di berbagai belahan bumi yang lain. Negara-negara mulai memikirkan skenario terburuk karena sudah melihat betapa menakutkannya serangan AS atas Venezuela dan prospek selanjutnya di Kanada dan Meksiko. Keadaan ini sangat menakutkan,” tambahnya.
Trump: Moralitas Pribadi Batas Kekuasaan
Pernyataan Trump mengenai hukum internasional ini disampaikan dalam wawancara dengan New York Times (NYT) yang dirilis pada Rabu (7/1/2026), seperti dilansir Anadolu Agency dan Japan Times pada Jumat (9/1/2026).
Ketika ditanya oleh NYT mengenai batasan kekuasaan globalnya sebagai Presiden AS, Trump menjawab, “Iya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya.”
Pada kesempatan yang sama, Trump menegaskan, “Saya tidak membutuhkan hukum internasional.” Namun, ia juga menambahkan, “Saya tidak berniat menyakiti orang-orang.” Ketika didesak lebih lanjut oleh NYT apakah pemerintahannya perlu mematuhi hukum internasional, Trump menjawab, “Iya perlu.”
