Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menekankan pentingnya data tunggal dalam penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Tujuannya adalah agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dibentuk
Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas ini memiliki tugas pokok untuk mempercepat penanganan pascabencana.
Dalam rapat koordinasi satgas di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/1/2026), Pratikno menyatakan, “Ini akan terkait juga dengan mengacu pada pedoman strategis yang dirumuskan oleh Tim Pengarah, merujuk pada data tunggal, memastikan akurasi bagi intervensi jangan sampai tidak tepat dengan kebutuhan masyarakat ini agar membuat partisipasi yang bermakna supaya antara kebutuhan dan yang dibangun oleh pemerintah itu sesuai.”
Pentingnya Data Tunggal dan Dashboard Terintegrasi
Seluruh anggota Satgas ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, perencanaan, dan pelaksanaan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
“Sehingga nanti misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan Bu Kepala BPS supaya intervensinya akurat, akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa percepatan penyusunan rencana induk dan rencana aksi menjadi rujukan utama untuk program di lapangan. Hal ini mencakup penentuan anggaran yang akan bersumber dari APBN maupun sumber lain yang sah.
