Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menimbang masukan dari berbagai pihak terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa partainya belum mengambil keputusan final mengenai usulan tersebut.
Kajian Internal dan Beragam Pendapat
Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa di internal PKS sendiri masih terdapat perbedaan pandangan. Sebagian kader mendukung sistem Pilkada langsung oleh rakyat, sementara yang lain berpendapat bahwa Pilkada melalui DPRD juga memiliki argumen yang kuat. “Masih punya pendukung keduanya,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
Pihaknya berencana untuk mengkaji lebih mendalam sistem Pilkada tersebut sebelum menentukan sikap resmi. “Masih menimbang masukan dari beberapa NGO (Non-Governmental Organization),” tambahnya.
Respons Terhadap Hasil Survei LSI Denny JA
Menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan Pilkada melalui DPRD, Mardani Ali Sera menekankan bahwa publik berhak menilai sistem yang paling baik.
“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” kata Mardani, mengutip kekhawatiran publik.
Namun, ia juga mengakui adanya alasan di balik dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD. “Tapi pendukung Pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” tambahnya.
Detail Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang menunjukkan penolakan mayoritas publik terhadap Pilkada melalui DPRD. Responden diberi pertanyaan mengenai persetujuan terhadap wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Hasil survei yang dirilis pada Rabu (7/1/2026) tersebut menunjukkan rincian sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
Ardian Sopa dari LSI Denny JA menyatakan, “Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD.” Survei ini juga mencatat bahwa generasi Z menjadi kelompok yang paling keras menolak usulan tersebut.
